telusur.co.id - Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) pada Minggu (20/10/2024). Sebelum penunjukan tersebut, Natalius Pigai hadir sebagai tamu undangan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/24), bersama sejumlah tokoh lain yang dipertimbangkan sebagai calon menteri.
Natalius, yang berasal dari Papua Tengah, dikenal sebagai sosok yang lantang memperjuangkan HAM di Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai anggota Komnas HAM pada periode 2012-2017 dan sering menyoroti persoalan HAM di Papua. Selain itu, Natalius aktif di berbagai organisasi masyarakat, termasuk Yayasan Sejati, yang fokus pada pemenuhan hak-hak masyarakat terpinggir di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh antara tahun 1999 hingga 2002.
Karier Natalius juga mencakup pengalaman sebagai peneliti di Graha Budaya Indonesia-Jepang pada tahun 1998-2001 dan staf di Yayasan Cindelaras, yang bertujuan untuk mengembangkan kearifan lokal serta memperjuangkan hak-hak petani.
Lahir pada 25 Desember 1975 di Paniai, Papua Tengah, Natalius adalah anak dari tiga bersaudara, dengan dua saudara laki-laki, Yulius Pigai dan Hengky Pigai. Ia menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Pemerintah Masyarakat Desa di Yogyakarta dan meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintah (S.I.P.), serta memperluas ilmunya melalui berbagai pendidikan non-formal.
Pada tahun 2003, Natalius mengikuti pelatihan statistika di Universitas Indonesia (UI), melanjutkan pendidikan sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2005, dan menyelesaikan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada periode 2010-2011.
Karier profesionalnya dimulai sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 1999 hingga 2004. Selama periode itu, ia juga menjadi moderator dialog interaktif di TVRI yang membahas isu-isu politik dan pemerintahan dari tahun 2006 hingga 2008. Selain itu, Natalius pernah berperan sebagai Konsultan Deputi Pengawasan BRR Aceh-Nias dan tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di bawah Prof. Dr. Djohermansyah Johan pada tahun 2010-2012. [Eid]
