Geram Jalan di eks-Karesidenan Pati Rusak, Marwan Jafar: Jangan Sampai Masyarakat Jadi Korban - Telusur

Geram Jalan di eks-Karesidenan Pati Rusak, Marwan Jafar: Jangan Sampai Masyarakat Jadi Korban

Anggota Komisi VII DPR RI, Marwan Jafar (Ist).

telusur.co.idKondisi infrastruktur di daerah, khususnya di Pati, Rembang, Blora Grobogan menjadi perhatian anggota DPR RI Marwan Jafar. Menurutnya, kerusakan infrastruktur, terutama jalan membawa dampak besar bagi masyarakat.

"Banyak masyarakat yang mengadu tentang jalan rusak ke saya saat reses di Kabupaten Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan. Keluhan itu memang benar, saya merasakan sendiri melewati jalan yang tidak layak. Saya sangat menyesalkan ini, pemerintah seperti tidak bekerja," kata Marwan Jafar, Rabu (1/3/2023).

Mantan Menteri Desa itu, dalam beberapa hari ini berkeliling di empat kabupaten di wilayahnya, yakni daerah pemilihan (dapil) III Jateng.

Wakil rakyat asal Fraksi PKB itu mengungkapkan, infrastruktur jalan di Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan yang masuk wilayah dalam eks-Karesidenan Pati memprihatinkan.

"Terutama di Kabupaten Pati ya, parah banget. Ini harus segera direspon pemerintah daerah. Jangan sampai masyarakat terus menerus menjadi korban," kata Marwan.

Sebagai putra asli Pati, marwan memberi perhatian serius infrastruktur daerahnya. Mengingat, kerusakan jalan akan mengancam keselamatan warga. 

Selain itu, kerusakan jalan juga mengganggu produktivitas masyarakat.

Menurut Wakil rakyat asal Fraksi PKB itu, infrastruktur yang baik berbanding lurus dengan perkembangan daerah, terutama perekonomian.

Marwan menegaskan, jika jalan dan fasilitas umum yang lain tidak layak maka geliat perekonomian akan tersendat.

"Dampaknya luas kalau jalan rusak, apalagi tidak hanya di satu titik, tapi di banyak tempat, hampir semua jalan di Pati rusak parah. Warga yang melintas terancam bahaya, juga kendaraan mudah rusak serta jarak tempuh menjadi lama. Kerugian dan risiko yang ditanggung masyarakat otomatis besar," tegas Marwan.

Dalam skala yang lebih besar, kata dia, jika infrastruktur buruk maka investor juga enggan menanamkan modalnya di daerah. Karena itu, pemerintah daerah harus memiliki pola pikir progresif untuk merencanakan program pembangunan yang tidak bersifat biasa.

Program pemerintah, lanjut Marwan, seharusnya mampu menjawab setiap persoalan, kapan pun dan di mana pun. Berpikirnya jauh ke depan, bukan sesaat dan sekadar menduplikasi program-program sebelumnya atau sekadar menjalankan rutinitas.

"Jalan rusak ini kan selalu terjadi, apalagi saat musim hujan. Seharusnya langkah perbaikan teprediksi dalam rencana, bukan menunggu saja. Masyarakat bayar pajak lho, jadi harus dilayani dan difasilitasi sehingga bisa menikmati hasil pembangunan," paparnya.


Tinggalkan Komentar