telusur.co.id - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO periode 2023-2025 sukses menyelenggarakan pelantikan yang digelar di Hotel Horison Rusunawa Said, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Minggu (2/4/23). Pelantikan ini mengangkat tema “HMI Berdaya Saing Wujudkan Integritas Kader Untuk Indonesia Unggul”.
Ketua Umum PB HMI MPO Mahfut Khanafi dalam sambutannya, menyoroti mundurnya demokrasi dan penegakan hukum yang masih tebang pilih.
Dari segi demokrasi, berdasarkan riset yang dilakukan Economist Intelligence Unit (EIU) bahwa Indonesia meraih skor 6,71 pada Indeks Demokrasi 2022.
Menurut Mahfut, skor tersebut sama dengan nilai yang diperoleh Indonesia pada Indeks Demokrasi 2021, dan masih tergolong sebagai demokrasi cacat atau flawed democracy.
“Ini menyebabkan ranking Indonesia di tingkat global menurun dari 52 menjadi 54,” pria asal Ponorogo Jawa Timur tersebut.
Ia mengatakan, degradasi tersebut juga tercermin pada semua indikator demokrasi seperti pluralisme dan proses pemilu, efektivitas pemerintah, partisipasi politik, budaya politik yang demokratis, dan kebebasan sipil. “Tidak ada perubahan nilai sama sekali pada lima indikator tersebut,” ujarnya.
Sementara, dari segi hukum masih banyak masyarakat yang merasa gelisah dengan penegakan hukum di Indonesia, di mana, penegakan hukum masih tebang pilih.
“Ada cukup banyak masyarakat yang memiliki persepsi buruk terkait kondisi penegakan hukum di Indonesia,” ujarnya.
Hal ini, lanjutnya, dipotret berdasarkan survei Indikator, bahwa sebanyak 37,7% responden masyarakat menilai, kondisi penegakan hukum saat ini masih buruk.
Ia mengatakan, ada sebuah adagium politik yang amat terkenal yang berbunyi power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, atau jika diartikan secara harfiah, kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut.
“Inilah salah satu konsekuensi dari matinya demokrasi yang perlu kita waspadai,” terangnya.
Selain itu, Mahfut Khanafi juga menyoroti terkait perubahan iklim dan transisi energi yang juga menjadi hal tak terhindarkan lagi hari ini.
Krisis iklim ini akan menjadi ancaman nyata bagi eksistensi kita sebagai khalifah fil ardh, jika generasi hari ini masih diam dan tak mengambil peran dalam mencegahnya.
Ia menjelaskan, dalam satu dasawarsa terakhir suhu bumi terbukti lebih tinggi daripada sebelumnya. Prediksi ini digaungkan oleh Dewan Iklim Internasional PBB juga memprediksi suhu global dapat mencapai dan bahkan melampaui pemanasan 1.5 °C dalam 20 tahun.
“Dampaknya apa? kita akan lihat petani bawang di Rembang gagal panen karena banjir. Kita akan menyaksikan petani-petani di seluruh wilayah NKRI akan terancam kehilangan mata pencahariannya,” jelasnya.
Ia mengatakan, tanpa ketahanan pangan, masyarakat hanya akan menjadi budak kapitalisme dengan impor, impor, dan impor.
Untuk itu, penting bagi semua pihak untuk mendorong dan mewujudkan ekonomi inklusif dan hijau, kesejahteraan yang adil, udara yang lebih bersih, dan lingkungan yang lestari dan terjaga dan menanggapi krisis ini dengan solidaritas dan keberanian.[Fhr]
