telusur.co.id - Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (UPN Jatim) menggelar aksi protes di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur pada hari ini. Aksi ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap berbagai permasalahan mendalam yang mencengkeram sistem pendidikan Indonesia.
 
Dalam orasinya, para demonstran menyoroti berbagai isu krusial, seperti komersialisasi pendidikan yang kian merajalela, liberalisasi yang menciptakan kesenjangan, dan minimnya aksesibilitas bagi kaum marginal. Mereka juga mengecam kebijakan baru yang menghapus kewajiban perguruan tinggi untuk membebaskan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu.
 
Selain itu, para mahasiswa juga menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kegagalan sistem pendidikan dasar dan menengah yang tercermin dari rendahnya indikator pendidikan seperti peringkat PISA, literasi, dan rata-rata IQ. Mereka juga menuntut transparansi dalam perhitungan biaya pendidikan tinggi dan meminta pemerintah untuk menyelesaikan kesenjangan akses pendidikan.
 
Aksi protes ini disambut oleh Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Mohammad Rosyidi yang menangani bidang pendidikan. Rosyidi menyatakan memahami keluhan para mahasiswa dan berjanji untuk menampung aspirasi mereka. Dia berencana untuk membahasnya dengan rekan-rekan di Komisi E dan meneruskan aspirasi tersebut kepada Kementerian Pendidikan.
 
"Insyaallah besok hari tanggal 18 Mei, saya akan ketemuan dengan rekan-rekan dari Komisi E. Saya akan sampaikan bahwa, baru saja menerima aspirasi dari teman-teman HMI ini ya. Ini nanti agar kami bisa teruskan kepada Kementerian Pendidikan," jelasnya. Kamis, (02/5/2024).
 
Aksi protes HMI Cabang Surabaya ini merupakan bagian dari gerakan nasional mahasiswa yang menuntut perbaikan sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan yang berkualitas, adil, dan inklusif adalah kunci untuk kemajuan bangsa dan masa depan generasi muda yang lebih cerah.
  
Adapun dalam aksi tersebut, mahasiswa HMI UPN Jatim memberikan beberapa tuntutan yang diterima baik oleh Mohammad Rosyidi, diantaranya yaitu :
 
● Hentikan komersialisasi pendidikan;
● Menuntut Kemendikbudristek RI dalam pemerataan sarana dan prasarana pendidikan;
● Mendesak Kemendikbudristek RI perihal nasib mahasiswa mengenai Iuran Pengembangan Institusi (IPI); dan
● Menuntut penanggulangan secara cepat dampak kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
 
Aksi protes ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan. Masa depan bangsa Indonesia bergantung pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada generasi mudanya. (ari)