telusur.co.id - Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, menekankan bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan dan struktur pemerintahan yang ada. Ia menjelaskan, inti dari penegakan hukum adalah soal leadership, atau kepemimpinan, yang harus menjadi dasar bagi setiap kebijakan hukum yang diterapkan.
Margarito mengingatkan, sejarah peradaban besar seperti Romawi Kuno, Yunani, Inggris, hingga dunia Islam, menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat dan struktur pemerintahan yang jelas adalah kunci keberhasilan penegakan hukum.
“Tanpa kepemimpinan yang tegas, penegakan hukum akan gagal,” ujarnya, saat berbicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Mendukung Upaya Pemerintah dalam Penegakan Hukum,’ di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/24),
Ia juga menyoroti bahwa Presiden Joko Widodo, melalui langkah-langkah yang diambilnya, memiliki harapan untuk memastikan hukum berjalan dengan adil, seperti yang tercermin dalam pidato pertama Presiden yang menggariskan perlindungan terhadap rakyat.
Margarito menilai bahwa pemerintah saat ini, terutama Presiden, sudah mengambil langkah yang baik dengan membentuk unit kerja khusus untuk memantau dan memastikan penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.
“Saya berharap dengan adanya unit khusus di kantor Presiden, pengawasan terhadap penegakan hukum bisa lebih terfokus dan langsung,” ujar Margarito.
Lebih lanjut, ia mengkritisi beberapa kasus penegakan hukum yang kurang berjalan maksimal, seperti masalah mafia tanah di Bali dan kasus di Konawe yang belum menemui titik terang.
Menurut Margarito, hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam struktur hukum dan eksekutif yang tidak dapat menangani masalah tersebut dengan baik.
Margarito juga mengapresiasi kinerja Komisi III DPR yang, menurutnya, telah menunjukkan ketajaman dalam menanggapi isu-isu hukum. Ia mencontohkan rapat Komisi III dengan Kapolda Sulawesi Tengah dan Kapolda NTT yang dianggap efektif dalam membahas permasalahan hukum di daerah. Namun, ia menegaskan pentingnya keberlanjutan pengawasan tersebut agar tidak ada masalah hukum yang terabaikan.
Margarito juga menekankan bahwa penegakan hukum yang efektif memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk DPR, yang sejak zaman Romawi dirancang untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan.
“DPR harus memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu keadilan dan kemanusiaan,” pungkasnya. [Tp]
