telusur.co.id - Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kembali digulirkan sebagai Program Prioritas Nasional 2026, dinilai sukses melakukan akselerasi pertumbuhan penerima manfaat. Hal itu diutarakan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung setelah melakukan kunjungan pengawasan langsung di berbagai titik pelayanan. Tamsil Linrung optimistis, target 20 juta penerima manfaat sebelum 17 Agustus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai.
“Presiden sangat serius dengan program ini, terlihat dari kebijakan anggaran yang beliau tempuh. Dukungan kebijakan tersebut, harus diimbangi dengan kolaborasi semua pemangku kepentingan untuk mengakselerasi capaian sesuai target,” ujar Tamsil dalam keterangannya, Rabu (30/7).
Wakil Ketua DPD Bidang Ekonomi dan Pembangunan ini telah melakukan kunjungan reses di beberapa dapur MGB. Sejumlah dapur yang ditinjau yaitu SPPG Minasa Te’ne dan SPPG Bungoro di Kabupaten Pangkep, serta SPPG Pattallassang di Kabupaten Takalar. Dalam kesempatan tersebut, Tamsil menggali informasi dari pengelola. Tamsil juga berbincang dengan Bupati Kabupaten Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau mengenai implementasi MBG di Pangkep.
Diketahui, bahwa saat ini telah ada dua SPPG yang beroperasi di kabupaten yang berjarak 60 Km dari Kota Makassar tersebut. Beberapa sentra layanan makan bergizi lainnya tengah dalam proses persiapan. Volume pelayanannya pun meningkat. SPPG Bungoro misalnya, saat launching baru melayani 1.700 siswa, namun seminggu kemudian mampu memberikan layanan kepada 2.983 siswa. Sementara SPPG Minasa Te’ne telah melayani 3.216 penerima manfaat.
Sosok yang dijuluki maestro anggaran ini menilai, angka-angka tersebut merefleksikan keberhasilan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadang Hindayana dalam mengakselerasi makan bergizi. Ia juga mendorong semua komponen terkait terus bersinergi. Termasuk sektor perbankan agar mengkaji peluang menggulirkan pembiayaan pada ekosistem yang menopang MBG. “Makan bergizi adalah program anyar. Baru dikenal di Indonesia dan melibatkan infrastruktur serta suprastruktur yang kompleks. Maka capaian saat ini sudah di jalur yang tepat,” terangnya.
Selain menekankan pentingnya akselerasi pelaksanaan MBG, Tamsil juga mewanti-wanti pengelola agar memperhatikan standardisasi secara ketat. Menurutnya, kualitas layanan MBG mempertaruhkan kepercayaan pada pemerintah. Bukan hanya pada SOP teknis, tapi juga pada level kapasitas SDM harus terus ditingkatkan.
“Rantai pasok yang terlibat harus mengimplementasikan quality control. Aspek higienitas dan nilai gizi diperhatikan dengan cermat. Sepiring menu MBG adalah pesan tentang literasi gaya hidup sehat yang menentukan masa depan bangsa” imbuhnya usai berbincang dengan pengelola SPPG Minasa Te’ne.
Ia menilai MBG adalah program yang menampilkan langsung wajah Presiden di hadapan rakyat. Jangkauan menyeluruh dan berkualitas ke semua wilayah Indonesia, merupakan sebuah keniscayaan. Karena itu, kata Tamsil, DPD berkomitmen mengawal PSN MBG agar berlangsung sukses.
Tamsil menuturkan, bahwa makan bergizi merupakan wujud nyata kehadiran negara. Program tersebut membuka akses kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil dan menyusui, sekaligus mendorong distribusi keadilan sosial melalui penyediaan gizi yang merata hingga ke pelosok daerah.
Tamsil juga mengapresiasi BGN, karena melibatkan pemerintah daerah dan komunitas lokal. Hal itu diyakini memastikan distribusi yang adil dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh di semua wilayah Indonesia.
"Kebijakan ini multplier effect. Tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga membuka lapangan kerja di semua ekosistem yang terlibat. Kualitas hidup masyarakat di daerah meningkat. Bukan cuma anak-anak kita di sekolah yang bahagia, namun juga petani, peternak, hingga nelayan ikut semringah,” sambungnya.
Mantan pimpinan Badan Anggaran DPR ini menyebut, komitmen kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan keadilan sosial, tercermin dari keberaniannya mengalokasikan anggaran ratusan triliun rupiah untuk program yang manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat. Ia dengan lugas menyebut MBG sebagai refeleksi jalan pikiran dan keberpihakan pimpinan nasional.
Tamsil menyatakan, anggaran jumbo itu bisa saja diarahkan pada kebijakan yang menguntungkan sektor korporasi atau usaha padat modal. Tetapi Presiden memilih berpihak pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah. “Padat karya, menggerakkan sektor riil, dan memberdayakan ekonomi lokal. Ini soal political will, makanya saya mendorong MBG digaspol," pungkas Tamsil.
