Data Hotspot dan Area Terdampak Karhutla Harus Dilakukan Pemisahan

by Farauq Iskandar |
Data Hotspot dan Area Terdampak Karhutla Harus Dilakukan Pemisahan
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem Sulaeman L Hamzah

telusur.co.id -  Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem Sulaeman L Hamzah meminta pemerintah memperjelas penyajian data terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk dengan memisahkan informasi mengenai titik panas atau hotspot dan area yang terdampak kebakaran.

Menurutnya, pemisahan data diperlukan agar kondisi karhutla dapat dipetakan secara lebih jelas dan penanganannya lebih terukur.

"Antara hotspot dan minuspot mestinya dipisah, sehingga kita bisa tahu seberapa besar hotspotnya. Tidak bisa digabung begitu saja, karena nanti penanganannya akan lebih sulit," kata Sulaeman dalam Rapat Panja Pengawasan Karhutla Komisi IV DPR RI, Selasa (29/09/2026)

Selain persoalan data hotspot, Sulaeman juga meminta adanya pemisahan yang lebih jelas antara kebakaran hutan dan kebakaran lahan. Menurut dia, klasifikasi tersebut penting untuk mengetahui karakteristik wilayah yang terbakar serta menentukan langkah penanganan yang sesuai.

"Yang kedua untuk pemisahan kebakaran hutan dan kebakaran lahan. Persoalannya adalah bagaimana nanti kawasan hutan itu terbakar dan juga di bagian yang menjadi lahan," ujarnya.

Sulaeman menjelaskan, area yang masuk dalam kategori lahan juga memiliki karakteristik berbeda, termasuk adanya kawasan yang berkaitan dengan aktivitas usaha. Karena itu, ia menilai perlu dipetakan sejauh mana keterlibatan maupun dampak aktivitas dunia usaha di sekitar lokasi karhutla.

"Seberapa jauh keterlibatan dunia usaha atau operasi yang ikut di sekitar itu juga ikut terdampak," katanya.

Lebih lanjut, Sulaeman meminta pemerintah memperjelas langkah penanganan terhadap kawasan yang memiliki potensi kebakaran dengan tingkat risiko tinggi. Pemetaan tersebut dinilai penting agar wilayah yang membutuhkan penanganan khusus dapat segera ditentukan.

"Penanganan khusus untuk di kawasan yang potensinya benar-benar menjadi super api itu perlu diperjelas," ujar Sulaeman.

Menurutnya, kejelasan data juga diperlukan untuk mengetahui perkembangan penanganan karhutla secara keseluruhan. Pemerintah perlu menyampaikan wilayah yang telah ditangani sekaligus memastikan besaran titik panas yang masih tersisa.

"Dengan begitu kita bisa mengetahui sampai sekarang kira-kira yang sudah ditangani, kemudian sisa hotspot itu seberapa besar yang ada," pungkasnya.

Komentar

Berita Terkait