telusur.co.id – Persoalan air bersih dan sanitasi layak kembali menjadi sorotan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene meminta pemerintah tidak terjebak pada pencapaian angka semata, tetapi memastikan kebutuhan dasar masyarakat benar-benar terpenuhi.
Felly menegaskan, program penanganan stunting harus menyentuh persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, termasuk akses air minum layak, sanitasi, serta kualitas data keluarga berisiko stunting.
Hal tersebut disampaikan Felly dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
“Jangan kita cuma lip service. Programnya mungkin bagus, tapi seberapa target yang bisa dicapai. Makanya, tadi saya juga tanya masalah data, ini data dari mana,” kata Felly.
Menurut Felly, penanganan stunting tidak akan berjalan optimal apabila persoalan mendasar seperti air bersih dan sanitasi belum diselesaikan. Ia menilai kebutuhan air bersih berkaitan erat dengan kualitas kesehatan masyarakat dan harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu bahkan mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan persoalan air bersih yang masih dialami masyarakat di berbagai daerah.
“Mari kita fokuskan dulu air bersih. Jangan negara sudah sekian puluh tahun merdeka, tapi masyarakat air pun belum merdeka,” tegasnya.
Felly mengaku menemukan langsung persoalan tersebut saat melakukan kunjungan ke sejumlah daerah pada masa reses. Ia menyebut masih ada masyarakat yang mengonsumsi air sumur yang berpotensi tercemar akibat sanitasi buruk dan jarak sumber air yang terlalu dekat dengan tempat pembuangan limbah rumah tangga.
“Ini nyata, ini real yang saya dapatkan. Di dalam air itu saya lihat ada jentik, ada ulat, dan itu dikonsumsi oleh masyarakat di suatu daerah. Kalau jarak sumur terlalu dekat dengan pembuangan BAB, dampaknya bisa seperti itu ke airnya,” ungkap Felly.
Sorotan Felly mendapat perhatian serius karena data yang dipaparkan Kemendukbangga/BKKBN menunjukkan masih besarnya tantangan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga berisiko stunting.
Dari total 8,12 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS) di Indonesia:
- 2,93 juta keluarga masih memiliki jamban tidak layak.
- 1,74 juta keluarga belum memiliki akses air minum layak.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan sanitasi dan air bersih masih menjadi bagian penting yang perlu ditangani secara terintegrasi dalam program percepatan penurunan stunting.
Felly menilai pemerintah perlu memastikan intervensi yang dilakukan tidak hanya menghasilkan capaian administratif, tetapi benar-benar membawa perubahan terhadap kondisi kehidupan masyarakat.
### Pertanyakan Akurasi Data dan Administrasi Kependudukan
Selain persoalan air bersih, Felly turut mempertanyakan validitas serta keberlanjutan data yang digunakan pemerintah dalam menangani keluarga berisiko stunting.
Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar penting agar kebijakan dan bantuan pemerintah dapat menyasar keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Ia juga menyoroti persoalan administrasi kependudukan yang masih dihadapi sebagian masyarakat, termasuk warga miskin yang belum memiliki KTP serta pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya secara resmi.
Felly mengingatkan, persoalan administrasi tersebut dapat berdampak pada kepastian hukum dan administrasi kependudukan anak.
Tak hanya itu, ia mempertanyakan keberlanjutan sistem pendataan daring yang digunakan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di lapangan. Ia menekankan pentingnya data yang akurat, berkelanjutan, dan sesuai kondisi masyarakat agar intervensi penanganan stunting tepat sasaran.
### Desa Diminta Prioritaskan Kebutuhan Dasar
Dalam aspek penganggaran, Felly meminta pemerintah pusat membantu pemerintah desa menyusun skala prioritas pembangunan. Ia menilai desa perlu mendapatkan arahan agar anggaran tidak hanya diarahkan pada program yang mengejar indikator capaian, tetapi juga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Pimpinan di atas harus bantu nge-list kebutuhan terpenting desa, jangan dibiarkan mereka atur sendiri. Akhirnya hal penting seperti air bersih justru tidak dapat anggaran. Jangan bicara tinggi soal angka capaian stunting kalau hal mendasar seperti air bersih saja belum bisa,” pungkas Felly.
### Target Program Masih Perlu Diperkuat
Dalam rapat tersebut, sejumlah indikator program juga menjadi perhatian. Data Kemendukbangga/BKKBN mencatat angka kehamilan tidak diinginkan (KTD) sebesar 14 persen, masih di atas target maksimal 12,6 persen.
Sementara itu, cakupan pelayanan KB pascapersalinan baru mencapai 44,80 persen dari target 57 persen.
Felly menilai berbagai persoalan tersebut perlu ditangani secara menyeluruh dan terintegrasi. Keberhasilan program penurunan stunting, menurutnya, tidak cukup diukur melalui angka prevalensi atau jumlah keluarga yang terdata.
Lebih dari itu, keberhasilan harus tercermin dari terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, meningkatnya kualitas kesehatan, serta membaiknya kualitas hidup keluarga di seluruh Indonesia.
“Jangan hanya mengejar angka capaian, pastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan.”
-thumbnail.webp)
