Penulis: Raissa Gendis Mazaya (2406434960) & Salwa Athiyah (2406500205), Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
Ketika Administrasi Pajak Beralih ke Digital
Teknologi yang berkembang pesat telah mendorong berbagai sektor pelayanan publik untuk melakukan transformasi digital, termasuk dalam bidang perpajakan. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah penerapan Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan terbaru di Indonesia. Dengan kehadiran sistem ini, membawa harapan akan terciptanya perpajakan yang lebih terintegrasi, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Bagi wajib pajak, penerapan Coretax menandai perubahan dalam cara mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya. Proses yang sebelumnya dilakukan dengan beberapa layanan elektronik, kini diarahkan untuk terintegrasi dalam satu sistem. Perubahan ini diharapkan dapat menyederhanakan proses administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan.
Namun, penerapan sistem baru tidak selalu berjalan sejalan dengan harapan. Perubahan teknologi juga dapat menghadirkan tantangan, terutama ketika wajib pajak harus menyesuaikan diri kembali dengan mekanisme dan tampilan layanan yang berbeda dari sebelumnya. Selain kemudahan penggunaan, keandalan sistem, ketepatan informasi, dan keamanan data pengguna juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital tidak cukup hanya diukur dari pembaruan teknologi yang diterapkan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah sejauh mana perubahan tersebut mampu membangun kepercayaan masyarakat. Sistemnya telah berubah, tetapi apakah kepercayaan wajib pajak turut tumbuh?
Mengenal Lebih Dekat Sistem Coretax
Coretax atau Core Tax Administration System merupakan sistem inti administrasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 456 Tahun 2024. Pengembangannya merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang memiliki landasan hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.
Perubahan utama yang dibawa oleh Coretax terletak pada integrasi berbagai layanan administrasi perpajakan. Sebelumnya, wajib pajak menggunakan sejumlah layanan elektronik dengan fungsi yang berbeda-beda, kini melalui Coretax berbagai proses tersebut dirancang untuk terhubung dalam satu sistem. Layanan yang terintegrasi mencakup pendaftaran, pembayaran, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.
Coretax juga dilengkapi dengan fitur prepopulated, yaitu pengisian otomatis data tertentu dalam formulir SPT berdasarkan sistem informasi yang telah tersedia dalam sistem. Fitur ini diharapkan dapat mengurangi pengisian data secara manual sehingga proses pelaporan menjadi lebih praktis. Selain itu, wajib pajak dapat mengakses berbagai informasi dan layanan perpajakan melalui Akun Wajib Pajak. Informasi mengenai fitur dan kemudahan tersebut dapat dilihat dalam Siaran Pers DJP mengenai PMK Nomor 81 Tahun 2024.
Melalui integrasi dan otomatisasi tersebut, Coretax diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, keterpaduan data, dan kualitas pelayanan perpajakan. Namun, keberhasilan sistem ini tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fitur dan kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kemudahan penggunaan, kestabilan, serta keandalannya. Hal inilah yang berkaitan dengan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem administrasi perpajakan yang baru.
Mengapa Kepercayaan Wajib Pajak Penting?
Dalam sistem perpajakan, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu unsur yang penting dalam mendukung penerimaan negara. Kepatuhan tidak hanya diharapkan muncul karena kewajiban hukum atau ancaman sanksi, tetapi juga melalui kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Kondisi ini dikenal sebagai kepatuhan pajak sukarela atau voluntary tax compliance. Kepercayaan terhadap pemerintah dan kualitas pelayanan publik turut berperan dalam membentuk kepatuhan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam publikasi OECD mengenai Tax Morale.
Dalam konteks Coretax, kepercayaan berkaitan dengan konsep digital trust atau kepercayaan digital. Secara sederhana, digital trust merupakan keyakinan pengguna bahwa suatu sistem digital mampu menjalankan fungsinya dengan baik, memperhatikan kebutuhan pengguna, serta dikelola secara jujur dan bertanggung jawab. Konsep ini dibahas lebih lanjut dalam penelitian Saveljeva dan Volkova (2025), A Survey on Digital Trust: Towards a Validated Definition.
Digital trust dapat dipahami melalui tiga dimensi, yaitu ability, benevolence, dan integrity. Pertama, ability berkaitan dengan kemampuan dan keandalan sistem, seperti kestabilan akses serta ketepatan dalam pengolahan data. Kedua, benevolence menggambarkan kepedulian penyedia layanan terhadap kebutuhan pengguna, misalnya seperti panduan dan bantuan ketika wajib pajak mengalami kendala. Ketiga, integrity berkaitan dengan integritas dan tanggung jawab penyelenggara sistem, termasuk keterbukaan informasi dan perlindungan data wajib pajak. Ketiga dimensi ini juga digunakan sebagai kerangka dalam penelitian Saveljeva dan Volkova (2025).
Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap Coretax tidak hanya mengandalkan kecanggihan teknologinya saja. Wajib pajak juga perlu merasa bahwa sistem dapat diandalkan, kebutuhan mereka diperhatikan, dan informasi yang diberikan dikelola secara bertanggung jawab.
Oleh karena itu, modernisasi administrasi perpajakan perlu diimbangi dengan upaya membangun kepercayaan publik. Coretax memang menawarkan kemudahan melalui integrasi dan otomatisasi layanan, tetapi teknologi yang semakin modern tidak secara otomatis menghasilkan kepercayaan yang lebih tinggi. Kepercayaan perlu dibuktikan melalui kualitas pelayanan dan pengalaman nyata oleh wajib pajak dalam menggunakan sistem tersebut.
Realitas di Lapangan : Antara Kemudahan dan Keraguan
Dari sis angka, Coretax mencatat capaian yang tidak kecil. Hingga 31 Mei 2026, DJP mencatat sebanyak 19,5 juta wajib pajak telah mengaktivasi akun Coretax dan sebanyak 13,59 juta SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 telah dilaporkan. Data yang terintegrasi juga membuat sebagian isi, seperti bukti potong terisi otomatis sehingga wajib pajak tidak perlu menginput ulang. Dalam penelitian Kelas MPP Fiskal A FIA UI (2026) terhadap 508 wajb pajak orang pribadi di DKI Jakarta, kemampuan sistem menjadi dimensi yang dinilai paling kuat, sebesar 40% responden berada pada ketegori tinggi, terutama karena ketepatan perhitungan pajak terutang dan fitur pengisian otomatis tersebut.
Namun, kemudahan tersebut belum dirasakan secara merata. Menjelang tenggat pelaporan SPT Tahun Pajak 2025 pada Maret 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui sebagian wajib pajak mengalami Coretax yang berputar-putar saat memuat halaman. Kendala itu, bersamaan dengan libur lebaran, menjadi pertimbangan pemerintah untuk memundurkan batas lapor orang pribadi dari 31 Maret menjadi 30 April 2026. Meski tenggat dilonggarkan, realisasi pelaporan masih dibawah target yang ditetapkan sekitar 15 juta SPT.
Penelitian yang sama menunjukkan bahwa keraguan itu bersumber dari pengalaman, bukan sekadar prasangka. Ketika diminta menuliskan harapan, 299 dari 456 responden yang menjawab (65,6%) menyebut peningkatan kinerja dan keandalan sistem. Responden juga menilai istilah pada tampilan Coretax terlalu kaku, edukasi belum menjangkau wajib pajak berliterasi rendah, dan respons helpdesk yang lambat. Kekhawatiran atas perlindungan data pribadi memang muncul, tetapi itu adalah persepsi responden, bukan bukti terjadinya kebocoran data.
Hasilnya, tingkat digital trust berada pada kategori sedang menuju tinggi, sebesar 52,2% responden berada pada kategori sedang, 46,7% tinggi, dan hanya 1,2% rendah. Kepercayaan itu ada, tetapi masih bersyarat. Perlu diingat pula, sebagaimana diingatkan Iriawanto dan Jusuf (2026), keluhan yang mereda belum tentu masalahnya selesai, bisa jadi wajib pajak hanya lelah menyuarakannya.
Membangun Kepercayaan, Bukan Sekadar Sistem
Jadi, apakah kepercayaan wajib pajak ikut tumbuh? Jawabannya ya, tetapi belum sepenuhnya. Kepercayaan itu sudah terbentuk, namun masih bersyarat. Wajib pajak mengakui manfaat Coretax, tetapi stabilitas sistem, perlindungan data, dan konsistensi layanan belum sepenuhnya meyakinkan mereka. Oleh karena itu, tugas DJP tidak berhenti pada membangun sistem yang canggih.
Setidaknya ada tiga langkah yang dapat memperkuatnya. Pertama, edukasi yang lebih dekat dengan wajib pajak, seperti panduan pengisian SPT dengan bahasa yang mudah dipahami, vidio tutorial, dan pendampingan di KPP pada masa puncak pelaporan, terutama bagi wajib pajak yang kurang akrab dengan teknologi. Kedua, layanan bantuan yang responsif, dengan target waktu tanggapan yang jelas untuk Kring pajak, live chat, dan media sosial resmi. Ketiga, transparansi saat terjadi kendala, seperti mengumumkan saat terjadi gangguan beserta perkiraan pemulihannya, dan wajib pajak yang terbukti terdampak diberi kelonggaran yang adil, misalnya perpanjangan tenggat. Hal ini penting karena Coretax adalah satu-satunya kanal pelaporan resmi, sehingga wajib pajak tidak punya pilihan lain ketika sistem bermasalah.
Pada akhirnya, kepercayaan tidak lahir dari fitur, melainkan dari pengalaman yang berulang kali membuktikan bahwa negara hadir ketika sistemnya bermasalah. Sistem bisa diluncurkan dalam semalam, tetapi kepercayaaan lahir dari pengalaman baik yang berulang kali.