telusur.co.id - Potensi konflik kepentingan (conflict of interest) di jajaran pimpinan Danantara menjadi sorotan menyusul terungkapnya kepemilikan saham Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, di PT Supra Sekuritas Indonesia, perusahaan sekuritas yang terseret persoalan pengawasan pasar modal.
Politisi Senior PKS, Mulyanto mengingatkan, persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan klarifikasi bahwa kepemilikan saham bersifat pasif.
"Danantara harus memastikan tidak ada irisan antara kepentingan bisnis pribadi pimpinannya dengan kewenangan pengelolaan investasi negara," kata Mulyanto dalam keterangannya, Selasa (3/11 2026).
Dia menilai, potensi benturan kepentingan harus diuji secara independen, bukan sekadar dibantah melalui pernyataan pribadi. Danantara bukan perusahaan investasi biasa. Lembaga ini mengemban mandat strategis mengelola aset dan investasi negara dalam jumlah sangat besar.
Karena itu, standar kehati-hatian, transparansi, dan tata kelolanya harus lebih tinggi.
"Jangan sampai persoalan investasi pribadi pimpinan justru menggerus kredibilitas lembaga yang sedang kita bangun bersama,” ujar Mulyanto.
Mulyanto menegaskan bahwa kepemilikan saham pribadi tidak otomatis merupakan pelanggaran hukum. Klarifikasi Pandu Sjahrir bahwa dirinya merupakan investor pasif dan tidak terlibat dalam operasional perusahaan juga harus dihormati.
Namun, dalam perspektif good corporate governance, persoalannya tidak berhenti pada ada atau tidaknya pelanggaran hukum. Yang juga penting adalah bagaimana potensi benturan kepentingan (conflict of interest) diidentifikasi, diungkapkan, dan dikelola secara transparan serta independen.
“Dalam pengelolaan kekayaan negara, tidak cukup sekadar mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum. Integritas dan independensi pengambilan keputusan juga harus dapat diuji. Karena itu, Danantara perlu memastikan bahwa seluruh kepentingan bisnis pribadi pimpinannya telah diungkapkan secara memadai dan tidak beririsan dengan kewenangan investasi yang mereka jalankan,” tegas mantan anggota DPR RI periode 2019–2024 tersebut.
Mulyanto menilai, persoalan ini menjadi semakin sensitif di tengah meningkatnya sorotan terhadap transparansi kepemilikan saham, integritas transaksi, dan tata kelola pasar modal nasional, termasuk perhatian dari Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Dalam situasi seperti ini, Danantara semestinya tampil sebagai teladan penerapan prinsip prudential governance, bukan justru menambah keraguan investor terhadap kredibilitas institusi keuangan Indonesia. Sebab, kepercayaan investor tidak hanya dibangun melalui besarnya aset dan prospek keuntungan, tetapi juga melalui integritas, transparansi, dan kepastian tata kelola.
Untuk itu, Mulyanto mendorong Danantara melakukan penilaian independen terhadap potensi benturan kepentingan tersebut, termasuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pengungkapan kepemilikan pribadi, mekanisme pengawasan internal, serta pembatasan keterlibatan pejabat dalam keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bisnisnya.
Hasil penilaian tersebut perlu disampaikan secara proporsional kepada publik. Langkah ini, menurutnya, bukan untuk menghakimi seseorang, melainkan melindungi reputasi dan kepentingan kelembagaan Danantara dalam jangka panjang.
“Danantara harus menjadi contoh tata kelola investasi yang bersih, profesional, dan akuntabel. Jangan sampai lembaga yang dipercaya mengelola kekayaan negara justru dibayangi persoalan etika dan benturan kepentingan. Semakin besar kewenangan dan aset yang dikelola, semakin tinggi pula tuntutan transparansi dan pengawasannya. Danantara adalah lembaga dengan mandat besar, maka tata kelola dan pengawasannya juga harus luar biasa. Kepercayaan publik adalah modal terpenting yang tidak boleh dipertaruhkan,” pungkas Mulyanto.[Nug]
-thumbnail.webp)
