telusur.co.id - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi meminta maaf setelah pernyataannya mengenai kemungkinan terjadinya “percepatan” sebelum Pemilu 2029 memicu polemik dan berbagai spekulasi di ruang publik.
Dalam video klarifikasi yang diterima, Rabu (26/8/2026), Budi Arie mengatakan pernyataan yang sebelumnya disampaikan dalam sebuah pertemuan di Jakarta merupakan analisis pribadinya.
“Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” kata Budi Arie.
Budi Arie kemudian menyampaikan tiga poin klarifikasi. Pertama, ia menegaskan pernyataan mengenai kemungkinan perubahan situasi politik sebelum 2029 merupakan pandangan pribadinya.
“Pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya,” ujarnya.
Kedua, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu menepis anggapan bahwa pernyataannya berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan kaitannya dengan Bapak Joko Widodo,” kata Budi Arie.
Budi Arie juga menyatakan siap bertanggung jawab atas ucapannya yang telah menimbulkan polemik.
“Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut,” ujarnya.
Ia menutup klarifikasinya dengan menyerukan agar persatuan Indonesia tetap dijaga.
Sebelumnya, video Budi Arie saat berbicara dalam sebuah pertemuan bersama sejumlah relawan beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, Jokowi terlihat duduk di samping Budi Arie.
Budi Arie ketika itu mengungkapkan insting politiknya bahwa dinamika politik nasional berpotensi bergerak lebih cepat dibandingkan jadwal Pemilu 2029.
Ia juga menyinggung adanya sejumlah kondisi yang dinilainya tidak normal di masyarakat dan membandingkannya dengan situasi menjelang perubahan politik pada 1998.
Budi Arie mengatakan kondisi tersebut membuat berbagai skenario politik tidak semestinya hanya mengacu pada tahapan konvensional menuju Pemilu 2029.
Menurut dia, sejarah pernah menunjukkan perubahan jadwal politik secara cepat, seperti Pemilu 1997 yang kemudian disusul Pemilu 1999 setelah tumbangnya pemerintahan Orde Baru.
Pernyataan tersebut kemudian memicu beragam tafsir, terlebih karena disampaikan ketika Jokowi berada di sampingnya. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah pernyataan itu berhubungan dengan mantan presiden tersebut.
Namun, melalui klarifikasi terbarunya, Budi Arie menegaskan analisis itu sepenuhnya merupakan pandangan pribadi dan tidak berkaitan dengan Jokowi.
