telusur.co.id, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Indonesia (DNIKS) mendukung langkah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding untuk memfasilitasi warga negara Indonesia yang berminat bekerja di luar negeri. 

Pasalnya, fasilitas dan kebijakan tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto guna menyejahterakan masyarakat. 

"Kita apresiasi Menteri Karding, karena berjuang keras untuk kesejahteraan pekerja migran, baik yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri," kata Ketua DNIKS, Ali Nurdin kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (5/7/2025).

Ali menyampaikan, para pekerja migran yang berminat ke luar negeri itu karena memang tertarik dengan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya dan ada tawaran gaji yang cukup tinggi. 

"Jadi bukan karena terpaksa bahwa pekerja migran itu cari kerja di luar negeri atau tak ada lapangan kerja di dalam negeri. Tapi hal ini, karena ada permintaan terhadap pekerja migran asal Indonesia yang cukup tinggi di luar negeri, tentu ini peluang yang baik," ujarnya.

Mantan Ketua PW Ansor itu menambahkan, pekerja-pekerja migran Indonesia diluar negeri juga merupakan duta-duta Indonesia di luar negeri.

"Dalam konteks di internal, pekerja migran itu sebagai pahlawan devisa , namun saat dia bekerja di luar negeri, ya menjadi duta Indonesia," tambahnya.

Tidak hanya itu, Mantan Ketua HIPMI Banten juga mengapresiasi Kementerian P2MI yang telah membekali para pekerja migran dengan keterampilan atau skill yang dibutuhkan lalu ditambahkan dengan pelatihan kemampuan berbahasa asing dan pendidikan etika. "Pemerintah melalui Menteri Karding memberikan fasilitas tersebut, untuk para pekerja migran, sehingga mereka memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi," terangnya.

Dengan kata lain, lanjut Ali, pernyataan Menteri Karding tidak ada yang salah, karena memang tugasnya adalah memberikan kesejahteraan untuk semua anak bangsa, termasuk pekerja migran. "Menteri Karding tidak memaksa-maksa untuk mencari kerja ke luar negeri, sebagai menteri dia punya tupoksi yang jelas, yakni melidungi pekerja migran Indonesia, juga menempatkan pekerja migran yang berkualitas ke luar negeri," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding meluruskan polemik terkait  masyarakat yang harus bekerja di luar negeri. Pernyataan itu terjadi saat seminar dengan mahasiswa Universitas Diponegoro murni sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya.

Karding menegaskan  tidak memaksa warga negara Indonesia (WNI) untuk mencari kerja di luar negeri. Namun, peluang bekerja di luar negeri merupakan alternatif di tengah kebutuhan lowongan kerja di Indonesia.

"Saya tekankan sekali lagi, dialog saya saat seminar dengan mahasiswa Undip. Tidak ada pernyataan mengusir atau memaksa masyarakat bekerja di luar negeri," ujarnya di Bandara Soetta, Minggu (29/6/2025).

Karding mengatakan ada peluang sekitar 1,6 juta 'job order' di luar negeri. Kemudian ini kesempatan bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengisi lowongan tersebut.

Menurut Karding, bahwa bekerja di luar negeri itu selain memperoleh gaji yang besar, juga ada investasi sumber daya manusia seperti 'transfer knowledge'.

Lagi pula, jika mendorong kerja di luar negeri merupakan tupoksi dirinya sebagai Menteri P2MI.

"Selain itu juga ada pengalaman yang bertambah, ada transfer skill, ada jaringan yang bisa dibangun diera global seperti ini. Saya ngomong silahkan anda bekerja ke luar negeri, itu sesuai tupoksi saya yang selain bertugas melindungi pekerja migran Indonesia, juga menempatkan pekerja migran yang berkualitas ke luar negeri," ucapnya.

Karding menuturkan lowongan pekerjaan di dalam negeri bukan berarti tidak ada, malah banyak yang tersedia. Bahkan, berdasarkan informasi dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, terdapat 67 ribu lowongan pekerjaan sampai akhir tahun. 

"Kewenangan saya bicara dalam konteks mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, memperbaiki ekonomi nasional, ekonomi daerah. Hal itu dengan menempatkan pekerja-pekerja migran di luar negeri," tuturnya lagi.

Terkait lowongan pekerjaan didalam negeri, kata Karding, bukan menjadi tupoksinya. "Tapi baiknya kalau ada pilihan-pilihan bekerja selain didalam negeri juga di luar negeri, itu yang saya sampaikan, tidak ada lebih dari itu," ujarnya.

Karding mencontohkan, bekerja di luar negeri selain mendapatkan 
skill lebih, juga memperoleh gaji yang besar seperti di Jepang. Di negeri matahari terbit dengan pendidikan terendah di sama, misalnya jadi perawat mendapat gaji Rp25 juta. 

"Artinya kalau Rp25 juta dibanding Jakarta, kita harus bekerja lima bulan baru bisa dapat sama di sana. Kan gitu logika singkatnya, saya sebagai menterikan harus ngomong begitu untuk motivasikan," ucapnya.