telusur.co.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono mendorong PT Pos Indonesia dan PT Angkasa Pura Indonesia membangun kerja sama operasional untuk memperkuat bisnis logistik nasional.

Menurut Kanang, sapaan akrabnya, kedua perusahaan tidak seharusnya berjalan sendiri-sendiri atau bahkan berhadapan sebagai kompetitor. Ia menilai kolaborasi justru bisa membuka peluang bisnis yang lebih besar, terutama di sektor kargo dan distribusi barang melalui bandara.

Hal itu disampaikan Kanang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).

“Saya justru ingin berkolaborasi. Tidak harus menjadi kompetitor, tapi bagaimana itu bisa berkolaborasi,” kata Kanang.

Kanang sebelumnya mengaku telah membahas kondisi PT Pos Indonesia dalam rapat bersama Komisi VI DPR. Dari pembahasan tersebut, ia melihat perlunya konsolidasi antarbadan usaha milik negara maupun mitra strategis yang memiliki irisan bisnis di sektor logistik.

Ia bahkan mengusulkan PT Pos Indonesia, Angkasa Pura Indonesia, serta perusahaan logistik seperti DHL duduk bersama untuk menjajaki pembentukan kerja sama operasi atau KSO.

“Duduk bersama bagaimana membentuk KSO, bekerja sama operasional bertiga,” ujarnya.

Menurut legislator dari PDI Perjuangan ini, Angkasa Pura memiliki posisi strategis karena sebagian besar arus kargo udara dan distribusi barang melalui bandara memanfaatkan fasilitas yang dikelola perusahaan tersebut. Sementara PT Pos memiliki jaringan distribusi yang luas hingga ke berbagai daerah.

Karena itu, integrasi jaringan PT Pos dengan ekosistem bandara dinilai dapat menciptakan rantai logistik yang lebih efisien sekaligus membuka sumber pendapatan baru bagi kedua perusahaan.

Kanang juga menyoroti tingginya biaya logistik yang harus ditanggung industri, terutama untuk barang impor dan bahan baku yang masuk melalui bandara dan memanfaatkan fasilitas pergudangan.

Ia meminta Angkasa Pura mencari skema bisnis yang lebih fleksibel tanpa mengurangi ketentuan kepabeanan maupun prosedur pemeriksaan barang.

Menurut dia, efisiensi tersebut pada akhirnya dapat menekan biaya produksi industri.

“Tidak gratis, karena melewati juga. Tapi tetap melewati Angkasa Pura dan lebih murah. Ini yang menyebabkan production cost-nya turun,” kata Kanang.

Ia menyatakan siap memfasilitasi pertemuan antara Angkasa Pura, PT Pos Indonesia, serta pelaku jasa logistik lainnya untuk membahas skema kolaborasi tersebut.

“Mari kita duduk bersama. Saya juga siap memfasilitasi itu agar semua berjalan dengan baik. Angkasa Pura baik, industri baik, kemudian jasa-jasa angkutan juga baik, baik untuk Pos, DHL, dan mungkin yang lain,” pungkas Kanang.