Keberadaan Dewas KPK Tak Perlu Ditakuti
Telusur.co.id - Publik tak perlu takut dengan keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena, tujuan Dewas
Hukum Dan Politik
Hukum Dan Politik
Hukum Dan Politik
Tak Bisa Jadi Dewas KPK, Antasari: Tujuan Yang Ngerjain Saya Dulu Tercapai
Telusur.co.id - Pernah menjalani pidana penjara dengan hukuman minimal lima tahun membuat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum Dan Politik
ICW Ingatkan Kapolri Dalam Memilih Calon Kabareskrim
Telusur.co.id - Kapolri Jenderal Idham Azis diingatkan untuk menghindari politisasi, dalam menentukan sosok yang dipercaya sebagai
Hukum Dan Politik
DPR Belum Sepakat Eks Koruptor Dilarang Maju Pilkada
Telusur.co.id - Komisi II DPR belum mencapai kesepakatan soal mantan narapidana (napi) koruptor dilarang mencalonkan diri
Hukum Dan Politik
Sofyan Basir Bebas, Keberadaan Dewan Pengawas KPK Semakin Mendesak
Telusur.co.id - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, kasus dibebaskannya Sofyan Basir
Hukum Dan Politik
Menteri BUMN Didesak Berhentikan Sattar Taba dari Dirut PT KBN
Telusur.co.id - Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak Menteri BUMN Erick
Hukum Dan Politik
Pengamat: KPK Vakum Karena Presiden Tak Peduli
Telusur.co.id -Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi mencatat Revisi UU KPK ke Lembaran Negara
Hukum Dan Politik
Survei Parameter Politik Indonesia: Kinerja Jokowi Periode Pertama Kurang Maksimal
Telusur.co.id - Lembaga Parameter Politik Indonesia melakukan survei untuk menjaring aspirasi publik soal evaluasi kinerja Presiden
Hukum Dan Politik
Pengamat: Apa Gunanya Pemilu Kalau yang Kalah Ikut Berkuasa?
Telusur.co.id - Pengamat politik Arbi Sanit mengatakan, jika nantinya Partai Gerindra masuk dalam kabinet pemerintahan Joko
Hukum Dan Politik
Kecewa Tak Dilibat Susun Kabinet, Masinton: KPK Jangan Kepo
Telusur.co.id - Anggota DPR Masinton Pasaribu mengatakan, sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu ingin tahu berlebihan
Hukum Dan Politik
Golkar: Idealnya Gerindra Oposisi
Telusur.co.id - Ketua DPP Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzily mengatakan, pihaknya menyambut baik kedatangan Ketua Umum
Hukum Dan Politik
Jokowi Sudah Tak Lagi Butuh Audit Integritas Calon Menteri Dari KPK
Telusur.co.id - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang
Hukum Dan Politik
Prabowo-Paloh Sepakat Amandemen Menyeluruh UUD, Jansen: Apa Mau Ganggu Pak Jokowi?
Telusur.co.id - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum NasDem Surya Paloh sepakat akan mengamandemen Undang-Undang
Hukum Dan Politik
Novel Bamukmin Bakal Laporkan Pihak yang Menuduhnya Dalang Penculikan Ninoy
Telusur.co.id - Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212, Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin (Novel Bamukmin)
Hukum Dan Politik
PDIP Pastikan Tak Kemaruk Soal Kursi Menteri
Telusur.co.id -Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan tidak ingin berlebihan atau kemaruk dalam hal jatah menteri
Hukum Dan Politik
Kata PDIP, Jokowi Akan Prioritaskan Menteri Dari Partai Koalisi
Telusur.co.id -Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Jokowi akan memprioritaskan alokasi menteri bagi kalangan parpol
Hukum Dan Politik
Penganiayaan Ninoy, Kapitra: Harusnya Masjid Jadi Tempat Paling Aman di Muka Bumi
Telusur.co.id - Aktivis 212, Kapitra Ampera, mengaku prihatin dengan adanya dugaan penganiayaan terhadap pegiat media sosial
Hukum Dan Politik
Pemuda Muhammadiyah: Jokowi Tak Akan Diimpeach Jika Keluarkan Perppu KPK
Telusur.co.id - Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah
Hukum Dan Politik
Munarman Bantah Terlibat Penganiayaan Buzzer Jokowi
Telusur.co.id - Nama Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman disebut-sebut memiliki keterlibatan dalam kasus penganiayaan
Hukum Dan Politik
RUU KPK Cacat Formil, Presiden Harus Terbitkan Perppu
Telusur.co.id – Presiden Joko Widodo diharapkan segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK
