telusur.co.id - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengecam Amerika Serikat dan tiga negara Eropa atas langkah mereka menerapkan mekanisme snapback, dan mengatakan perpecahan Dewan Keamanan PBB atas masalah ini menyoroti kurangnya legalitas dan legitimasinya.

Dalam postingan di akun X miliknya pada hari Senin, Esmaeil Baqaei mengatakan meskipun troika Eropa (dikenal sebagai EU3 atau E3) bertindak di bawah arahan Washington, enam dari 15 anggota DK PBB menahan diri untuk tidak memberikan dukungan bagi penerapan kembali resolusi yang telah dihentikan, yang menunjukkan perpecahan yang mendalam di dalam Dewan Keamanan.

“Kegagalan DK PBB untuk mengesahkan rancangan resolusi perpanjangan Resolusi 2231 merupakan demonstrasi nyata dari apa yang disebut 'tatanan berbasis aturan', di mana satu penguasa mendikte (Memorandum Presiden Keamanan Nasional/NSPM-2) dan negara-negara anggota E3 hanya mematuhinya,” ujar juru bicara tersebut.

"Namun, fakta bahwa 6 dari 15 anggota Dewan menolak memberikan suara 'ya' untuk mengaktifkan kembali resolusi yang telah dibatalkan—meskipun ada berbagai tekanan dari E3 dan Amerika Serikat—menunjukkan betapa terpecahnya Dewan. Hampir separuh anggotanya tidak yakin bahwa penerapan kembali resolusi yang dipicu oleh E3 dapat dibenarkan, sah, atau legal," tambah Baqaei.

Penyalahgunaan proses oleh E3 tidak dapat mengubah realitas hukum: Resolusi 2231 akan dianggap berakhir pada 18 Oktober 2025, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam resolusi itu sendiri. Segala upaya oleh E3 atau Amerika Serikat untuk menghidupkan kembali sanksi yang telah berakhir adalah batal demi hukum. Menlu Araqchi telah menyampaikan pesan ini secara langsung melalui surat kepada rekan-rekannya di seluruh dunia,” tegasnya. 

Sumber: TNA