telusur.co.id - Menyikapi dinamika pembentukan kementerian bidang sains dan inovasi serta kelembagaan Iptek yang diwarnai tarik-menarik politik, pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Mulyanto minta Presiden Prabowo sebaiknya menghindari politisasi lembaga litbang di Indonesia.

"Sebagai lembaga ilmiah biarlah logika pembentukan dan pelaksanaan lembaga riset dan inovasi berdiri di atas dasar-dasar ilmiah, rasional dan obyektif dengan indikator outcome yang terukur. Jangan dibebani dengan tugas atau misi ideologis khusus," kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (13/11/24).

Mantan Sekretaris Kemenristek era SBY ini menilai, selama lima tahun belakangan, kelembagaan Iptek porak-poranda serta para penelitinya menjerit. Karena itu, Mulyanto minta pemerintah melakukan revitalisasi pembangunan Iptek nasional.

"Presiden Prabowo sendiri dalam berbagai kesempatan menyampaikan harapan itu.  Terbukti dengan arahan untuk menggunakan mobil Maung Garuda produksi Pindad untuk kendaraan dinas pejabat Kementerian," ucapnya.

Ke depan, kelembagaan dan riset Iptek harus secara konkret diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat mendukung nilai tambah dan daya saing industri, termasuk soal national security.

Ia menegaskan, kini saatnya secara terstruktur, sistematis dan massif teknologi dan inovasi anak bangsa difokuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan prioritas pembangunan nasional terutama terkait hilirisasi SDA dan hilirisasi industri.

Tanpa adanya sektor-sektor pertumbuhan baru ekonomi, apalagi membiarkan deindustrialisasi dini berlanjut, maka tidak mungkin bahkan mustahil ekonomi kita dapat tumbuh lebih dari lima persen.

"Hati kita hancur dan nestapa saat melihat peternak kita dengan putus asa membuang susu segar hasil kerja keras mereka ke sawah, selokan, bahkan menggunakannya untuk mandi, karena tidak terserap industri. Presiden harus turun tangan langsung memimpin dan mengawal agenda ini.  Kerusakan dalam kelembagaan Iptek ini sudah cukup berdarah-darah," tegasnya.[Fhr]