telusur.co.id - Wacana pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite berdasarkan data desil atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Mendapat sorotan dari Ketua Komisi XII DPR RI, Melchias Markus Mekeng.
Menurutnya, penggunaan data desil perlu dilakukan secara hati-hati karena berpotensi tidak menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara akurat. Ia mencontohkan warga yang memiliki rumah dengan lantai keramik belum tentu tergolong masyarakat mampu.
“Kadang-kadang tidak tepat. Orang punya rumah pakai keramik dianggap sudah kaya, padahal keramiknya mungkin dikasih sama orang,” ujar Mekeng di Gedung Parlemen, Senayqn, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Ketua Fraksi Golkar di MPR RI ini juga melihat, pemerintah perlu memastikan proses pendataan masyarakat dilakukan secara faktual di lapangan, bukan sekadar mengandalkan data administratif yang diperoleh dari tingkat desa.
Disisi lain, mantan ketua Banggar 2009-2014 itu mempertanyakan mekanisme pendataan yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial di tingkat kabupaten.
Oleh karenanya, Ia meminta agar petugas benar-benar turun ke lapangan untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat secara langsung.
“Yang melakukan pendataan itu kan dari kabupaten, kepala dinas sosial. Mereka benar-benar datang tidak, atau cuma ambil data dari kepala desa? Ini berbahaya,” tegasnya.
Ia menilai apabila pendataan hanya berdasarkan data dari perangkat desa tanpa dilakukan verifikasi langsung, masyarakat yang sebenarnya membutuhkan subsidi berpotensi justru tidak mendapatkannya.
“Kasihan desa-desa itu. Kecuali mereka datang satu-satu, oh ya ini lihat keadaannya. Karena faktanya yang susah juga banyak dan mereka tidak dapat,” katanya.
Mekeng mengatakan keluhan masyarakat terkait persoalan tersebut juga mulai banyak disampaikan. Karena itu, pemerintah diminta mengevaluasi kembali akurasi data sebelum menerapkan pembatasan Pertalite berbasis desil.
Menurutnya, verifikasi lapangan menjadi penting agar kebijakan subsidi BBM benar-benar tepat sasaran dan tidak semakin membebani masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi sulit.
