telusur.co.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berinisial AQ terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS 4G BAKTI Kominfo, setelah ada persetujuan dari Presiden Joko Widodo.
"Tindakan kepolisian terhadap anggota BPK guna pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Presiden," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keterangannya, Minggu (29/10/23).
Persetujuan tertulis dari presiden, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Ketentuan ini mewajibkan tim penyidik untuk mengikuti prosedur hukum formil yang harus dipenuhi, tim penyidik melalui Jaksa Agung sudah mengirimkan surat ke Presiden.
"Sehingga saat ini kita menunggu persetujuan tersebut untuk memanggil saudara AQ sebagai saksi," ujar dia.
Ketut meyakini, komitmen Presiden Jokowi dan Jaksa Agung dalam hal pemberantasan korupsi sama, yaitu ingin semua permasalahan yang berkembang di persidangan dituntaskan.
"Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya siapa pun yg disebutkan terlibat akan kami klarifikasi sehingga tidak menimbulkan polemik di media dan masyarakat, apakah nanti dapat dikembangkan lagi kita tunggu hasil penyidikan, penyidikan masih terus berjalan," tukasnya.
Sebagai informasi, AQ (Achsanul Qosasi) akan diperiksa penyidik dalam kapasitas sebagai saksi. Anggota BPK itu diperiksa karena namanya disebut oleh terdakwa Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 23 Oktober 2023.
Kasus korupsi ini bermula ketika BAKTI Kominfo ingin memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Kominfo membangun infrastruktur 4.200 site BTS.
Dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan, ada indikasi para tersangka merekayasa proses sehingga dalam pengadaannya tidak terjadi persaingan sehat. BAKTI merupakan unit organisasi noneselon di lingkungan Kominfo yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
Bakti berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh Direktur Utama.
Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp8.032.084.133.795. Angka tersebut merupakan hasil analisis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kerugian berupa biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, mark up harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun.[Fhr]
