telusur.co.id -JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berdampak pada peningkatan status gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan permintaan pangan baru dalam skala besar yang mampu menggerakkan ekonomi lokal.
Hal tersebut disampaikan Haidir, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor, saat menjadi narasumber dalam Webinar UICI Series Volume 14 dengan tema Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Agroindustri, Standar Teknologi, dan Peran Tenaga Profesional yang diselenggarakan pada Senin (09/2/2026).
Dalam paparannya, Haidir menjelaskan bahwa, MBG berfungsi sebagai pencipta permintaan (creating demand) bagi produk pangan bergizi berbasis lokal. Permintaan baru ini membuka pasar baru bagi petani, nelayan, peternak, produsen lokal, serta pelaku usaha makanan dan minuman (F&B).
“MBG menjadi offtaker terdepan bagi produk pangan lokal. Program ini memberikan kepastian pasar, harga yang lebih stabil, dan mendorong peningkatan kualitas serta kuantitas produksi daerah,” ujar Haidir.
Ia menambahkan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mampu menyerap sedikitnya 50 tenaga kerja lokal, sekaligus membuka peluang usaha baru, baik sebagai penyedia menu bergizi, jasa katering, maupun distributor bahan pangan lokal. Dengan demikian, MBG tidak hanya berdampak pada konsumsi, tetapi juga menciptakan ekosistem wirausaha baru di daerah.
Haidir memaparkan secara rinci kebutuhan pangan rata-rata per SPPG setiap bulan. Untuk kelompok karbohidrat, satu SPPG membutuhkan sekitar 2,5 ton beras per bulan, disertai kebutuhan kentang, mie, dan produk turunan lainnya. Dari sisi protein, kebutuhan mencapai 2,6 ton ayam per bulan, sekitar 1.300 bungkus tempe, serta 26.400 butir telur.
Sementara untuk sayuran, kebutuhan kangkung mencapai 1.257 ikat per bulan, wortel 925 kilogram, dan buncis 611 kilogram. Untuk buah, kebutuhan pisang tercatat paling tinggi, yakni sekitar 4,5 ton per bulan, disusul jeruk dan melon.
Selain itu, MBG juga menyerap berbagai komoditas bumbu dapur seperti gula pasir, bawang putih, kunyit, dan rempah-rempah lokal lainnya.
Skala dampak ekonomi tersebut semakin terasa ketika jumlah SPPG bertambah. Haidir mencontohkan Kota Bogor dengan 99 SPPG, yang membutuhkan pasokan beras hingga 247,5 ton per bulan, ayam 257,4 ton per bulan, dan pisang mencapai 445,5 ton per bulan. Angka ini menunjukkan besarnya peluang pasar yang tercipta bagi produsen pangan lokal.
“Kalau semua SPPG sudah beroperasi optimal, maka dampaknya akan luar biasa bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan di daerah,” jelasnya.
Haidir juga memaparkan sejumlah dampak nyata MBG terhadap ekonomi lokal. Di Bandung, melalui pembinaan koperasi pesantren, jumlah petani yang terlibat dalam rantai pasok MBG bertambah menjadi 87 orang, dengan koperasi yang kini melayani tiga SPPG sekaligus.
Di Rembang, sebuah koperasi nelayan mengalami lonjakan produksi ikan bandeng hingga empat kali lipat, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir.
Sementara di Sukabumi, seorang petani kangkung mencatat peningkatan produksi dari 100 ikat per hari sebelum MBG menjadi 700 ikat per hari setelah terlibat dalam program.
Menurut Haidir, keberhasilan MBG sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari penyedia bahan pangan lokal, relawan, penerima manfaat, pengawas, hingga mitra strategis di tingkat pusat dan daerah.
“Program MBG akan berhasil jika dijalankan secara kolaboratif. Ini bukan hanya program pemerintah, tetapi gerakan bersama untuk membangun gizi, ekonomi, dan masa depan bangsa,” tandasnya.
Selain Haidir, sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah dosen Program Studi Teknologi Industri Pertanian sekaligus Staf Khusus Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr. Ir. Walneg S. Jas, M.M. (ari)
